INFO24.ID – Sehari setelah menyatakan pemerintah akan menanggung beban utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga ke Istana Kepresidenan, Selasa 4 November 2025.
Para menteri tiba di Kompleks Istana sejak pukul 14.00 WIB. Berdasarkan pantauan di lapangan, mereka yang hadir antara lain Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menko PMK Pratikno, Menteri Desa Yandri Susanto, dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Turut hadir pula Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.
Semua menteri tampak kompak mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Namun, tidak satu pun dari mereka memberikan keterangan rinci mengenai agenda pertemuan. “Kami mau rapat bidang pemberdayaan,” ujar Saifullah Yusuf singkat.
Wartawan sempat dilarang meliput lebih dekat oleh BPMI dan Paspampres, sebelum akhirnya diizinkan kembali menunggu di area pilar, pintu keluar-masuk Kantor Presiden.
Fokus pada Utang Whoosh
Pemanggilan mendadak ini terjadi hanya beberapa jam setelah Prabowo meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyatakan pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang proyek kereta cepat Whoosh yang selama ini menjadi sorotan publik.
Prabowo menegaskan, PT Kereta Api Indonesia (KAI) tak perlu khawatir terhadap beban finansial proyek tersebut. “Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung enggak ada masalah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan menyicil utang proyek tersebut sebesar Rp 1,2 triliun per tahun. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan operasional Whoosh tanpa mengganggu stabilitas fiskal negara.
“Pokoknya enggak ada masalah karena itu kita bayar Rp 1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo menegaskan.
Respons dan Tantangan
Pernyataan Prabowo memunculkan beragam pandangan. Di satu sisi, langkah ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap proyek strategis nasional yang telah menelan biaya besar. Namun di sisi lain, sejumlah ekonom menilai pemerintah perlu menjelaskan mekanisme pembayaran dan sumber anggaran yang akan digunakan untuk membayar utang tersebut agar tidak membebani keuangan negara.
Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian BUMN terkait teknis pembiayaan yang dimaksud. Rapat kabinet yang berlangsung di Istana sore ini diyakini menjadi forum pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
