INFO24.ID – Aksi pembakaran Mahkota Kebesaran Ondoafi atau Raja di atas Tanah Papua memicu gelombang protes. Masyarakat adat Tabi–Saireri mendatangi kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua di Jayapura, Jumat (24/10/2025), untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka kepada pemerintah pusat.
Dari pantauan Cenderawasih Pos, kelompok masyarakat yang menamakan diri Masyarakat dan Tokoh Adat Papua itu datang sambil memasang spanduk berisi sejumlah tuntutan. Situasi di sekitar kantor BBKSDA tampak sepi, aktivitas perkantoran pun tidak berjalan normal sejak video pembakaran mahkota tersebut viral di media sosial. Hanya beberapa pegawai yang terlihat menerima kedatangan perwakilan masyarakat.
Perwakilan masyarakat adat Tabi–Saireri, Ismael Mebri, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan atas insiden pembakaran mahkota cenderawasih yang dianggap menghina simbol kehormatan masyarakat adat Papua.
“Kami menyampaikan isi hati kami, air mata kami orang Papua, atas peristiwa yang terjadi di tempat ini. Pembakaran mahkota cenderawasih adalah tindakan yang merendahkan harga diri dan martabat kami sebagai orang Papua,” ujar Ismael di kantor BBKSDA Papua, Jumat (24/10/2025).
Sebagai Ondoafi Kampung Yoka, Ismael menegaskan bahwa pihaknya meminta Presiden Republik Indonesia untuk mencopot Kepala BBKSDA Papua dari jabatannya. Mereka juga mendesak agar pelaku pembakaran dijatuhi sanksi tegas, baik berdasarkan hukum positif maupun hukum adat, termasuk pembayaran denda adat sesuai ketentuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan dewan adat se-Tanah Papua.
“Kami meminta Bapak Presiden mengganti Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dengan orang asli Papua dari wilayah Tabi–Saireri, karena hanya orang asli Papua yang memahami dan menghormati budayanya sendiri,” ujarnya.
Selain itu, massa juga mendesak agar kantor BBKSDA Papua ditutup sementara hingga seluruh tuntutan dipenuhi dan proses hukum atas kasus pembakaran mahkota adat diselesaikan secara transparan.
Usai mendatangi kantor BBKSDA, rombongan masyarakat adat melanjutkan aksi ke Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyerahkan sepuluh poin aspirasi kepada Gubernur Papua agar diteruskan kepada Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, Kepala BBKSDA Papua Johny Santoso kembali menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada masyarakat adat. Ia menegaskan tidak ada niat untuk merendahkan harkat dan martabat masyarakat Papua melalui tindakan tersebut.
“Kami menyadari bahwa tindakan ini menimbulkan luka dan kekecewaan di hati masyarakat Papua. Namun kami tegaskan, langkah itu dilakukan semata-mata dalam kerangka penegakan hukum dan perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi negara,” kata Johny di kantornya di Abepura, Rabu (22/10/2025).
