INFO24.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo terus menggelar pertemuan guna mencapai target pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat.
Dalam upaya mencapai target tersebut, ketiganya melakukan diskusi mendalam untuk menentukan instrumen fiskal dan moneter yang akan diterapkan dalam mendukung program perumahan nasional. Salah satu skema yang disiapkan adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang dikhususkan untuk pembiayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR dengan penerbitan Surat Berharga Negara perumahan yang akan dialokasikan terutama dalam pembiayaan MBR,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 20 Februari 2025.
Selain skema SBN, pemerintah juga akan meningkatkan volume pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menurut Sri Mulyani, mekanisme FLPP akan dimodifikasi agar lebih optimal dalam mendukung kepemilikan rumah bagi MBR.
“Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP akan ditingkatkan volumenya agar lebih banyak masyarakat yang bisa mengaksesnya,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga menggandeng Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta bank-bank Himbara untuk memanfaatkan fasilitas kredit sebesar Rp 80 triliun yang telah diumumkan sebelumnya.
“Dengan kerja sama ini, kita berharap dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk memiliki rumah, baik melalui skema MBR maupun sektor perumahan komersial,” tambahnya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap mengedepankan prinsip disiplin fiskal, namun tetap responsif dalam mendukung sektor-sektor strategis, termasuk perumahan.
“Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai inovasi pembiayaan guna memastikan daya dukung APBN lebih optimal,” tegasnya.
Kebijakan moneter pun akan diselaraskan dengan target pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta menjaga stabilitas keuangan dan harga.
“Kami akan terus bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memastikan bahwa program-program ini dapat berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.
