INFO24.ID – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (7/5/2025). Pelantikan berlangsung di Balai Agung, Balai Kota DKI, berdasarkan sejumlah surat keputusan dan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Kementerian Dalam Negeri, serta Keputusan Gubernur Nomor 385 Tahun 2025.
Pemprov DKI menyampaikan bahwa pengisian jabatan ini bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Proses seleksi dilakukan dengan melibatkan BKN dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pejabat terpilih dinilai berdasarkan integritas, kompetensi, serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika birokrasi dan kebutuhan warga.
Meski demikian, muncul dugaan adanya intervensi politik dalam proses seleksi. Seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Balai Kota, berinisial SW, mengklaim terdapat campur tangan salah satu pimpinan DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, berinisial IM, yang diduga berkolaborasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, MM.
Baca juga: Bukan Kiriman Bogor, Dedi Mulyadi Bongkar Biang Kerok Banjir Jakarta
Menurut SW, sekitar 20 dari 59 pejabat yang dilantik merupakan orang dekat IM. Dugaan ini, kata SW, diperoleh dari informasi yang disampaikan sejumlah anggota DPRD DKI. IM juga disebut bertindak atas arahan seorang individu berinisial DDY, dengan bantuan operator berinisial HMT.
Selain terkait pelantikan, SW menyebut IM kerap memanggil kepala dinas, direktur utama badan usaha milik daerah (BUMD), dan kontraktor untuk membahas proyek. Aktivitas ini diduga melibatkan DDY, HMT, serta staf gubernur berinisial UDN dan WSN. SW juga mengklaim ada dukungan dari salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode sekarang.
SW mengingatkan agar Gubernur Pramono lebih waspada pada pelantikan pejabat eselon III dan IV mendatang, terutama di jabatan camat, lurah, dan kepala dinas teknis.
Hingga berita ini diturunkan, Kompas belum memperoleh tanggapan dari IM dan Sekda MM terkait tuduhan tersebut.
