INFO24.ID

Baru dan Menghibur

Jawa Barat Berlakukan PSBB Kembali Untuk Tekan Penyabaran COVID-19, Ade Kaca

3 min read
Pemerintah pusat telah menetapkan untuk membatasi aktivitas warga pulau Jawa dan Bali selama dua pekan terhitung 11-25 Januari.
Ade Kaca

Ade Kaca Komisi V DPRD Jabar

REGIONAL, info24.id – Pemerintah pusat telah menetapkan untuk membatasi aktivitas warga pulau Jawa dan Bali selama dua pekan terhitung 11-25 Januari.
Anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ade Kaca, S.E., mengatakan pengetatan mobilitas warga akan efektif jika kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Menurutnya, selama ini Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi tidak berdampak signifikan dalam penurunan kasus karena kabupaten/kota penyangga tidak menerapkan kebijakan yang sama.

“Sekarang pemerintah sedang menyempling terkait rencana PSBB yang skoop daerahnya sudah diumumkan, maka langkah pemerintah ini sudah semestinya ditaati masyarakat agar rencana pemerintah ini juga bisa berhasil dengan baik,” ujarnya, Sabtu 2 Oktober 2021.

Kang Ade mendukung pembatasan mobilitas pulau Jawa-Bali karena pemerintah dianggap mampu dengan kebijakan yang diberlakukan tersebut.

Anggota Komisi V ini mendukung jika Pemerintah Pusat menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat. Dukungan ini mengingat, kondisi penularan Covid-19 di Jawa-Bali semakin tidak terkendali dengan lonjakan kasus setiap hari.

“Saya prihatin dengan kondisi ini, Covid-19 di persentase lebih dari 80 persen. Menurutnya, angka tersebut sangat membahayakan jika tidak mengambil kebijakan rem darurat, PSBB ketat”.

Kang Ade juga mengingatkan segala kebijakan Pemerintah akan berhasil jika didukung semua sektor termasuk kesadaran masyarakat.

“Karna berhasilnya rencana Pemerintah, nantinya merupakan keuntungan buat masyarakat itu sendiri. Saya secara pribadi memberikan dorongan terhadap Pemerintah, Pemprov Jawa Barat, dan khususnya di Kab. Garut, dengan adanya data zona yang disiapkan pemerintah. Harus benar-benar dilaksanakan serempak,” tegasnya.
Berkaitan dengan persiapan Vaksinasi Covid-19, Kang Ade menuturkan seharusnya pemerintah Indonesia menggratiskan vaksin Covid-19 bagi seluruh rakyat.

Ade mengingatkan kesehatan dan keselamatan adalah hak seluruh rakyat. Oleh karena itu, ia menyebut tepatnya pemerintah menggunakan Anggaran dan Penerimaan Belanja Negara (APBN) untuk vaksinasi seluruh warga.

“Karena ini bencana ‘global disease’ (penyakit dunia), harusnya APBN membiayai vaksinasi semua rakyat karena setiap warga negara punya hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama,” tuturnya.

Menurutnya, vaksinasi diutamakan untuk tenaga kesehatan (Nakes) sudah tepat karena Nakeslah garda terdepan harus mnjadi skala prioritas, karna mereka lah yang menjadi ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan virus.

“Rencana vaksinasi Pemerintah ini perlu adanya komitmen dari pusat sampai daerah, jaminan vaksin gratis bagi warga. Jangan sampai ada komersialisasi di tengah pandemi yang memberatkan rakyat,” ujarnya.

Dirinya sangat apresiasi Pemerintah yang berencana Nakes menjadi prioritas vaksin, dan mengajak semua pihak mendukung rencana vaksinasi guna memutus mata rantai Covid-19.

“Mudah-mudahan langkah Pemerintah mendapatkan nilai positif, vaksin adalah upaya memutus rantai di daerah masing-masing. Saya ingin mengajak seluruh masyarakat agar mendukung rencana Pemerintah untuk tetap mentaati prosedur, agar setiap rencana Pemerintah berhasil. Mari kita sama-sama meniatkan dari diri masing-masing untuk memutus mata rantai. Sayangilah diri sdiri, sayangi keluarga, sayangi tetangga dan sayangi negara kita,” pungkas kang Ade.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *